Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melanggar nawa cita, program yang dicanangkannya sendiri, ketika memilih calon Kepala Kepolisian RI tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kubu Agung Laksono dianggap melanggar kesepakatan dalam penyelesaian konflik di Partai Golkar.

Badan Narkotika Nasional menilai hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba tidak melanggar hak asasi manusia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pendapat yang mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo menolak pengajuan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ganjar Laksamana Bondan tak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo menolak pengajuan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba berpotensi melanggar HAM.