Kelonggaran dunia terhadap pandemi semakin terasa jika dilihat dari beberapa penyelenggaraan acara-acara besar seperti piala dunia dan konser-konser musik. Di dalam negeri kita melihat fenomena ini dari diterbitkannya izin untuk mudik yang sebelumnya sempat dilarang dalam 2 tahun terakhir. Akhirnya, upaya untuk kembali ke masa “normal” sebelum pandemi, pelan-pelan kita capai. Di balik sukacita menyambut kembali kehidupan normal, ada kegaduhan yang ingin membuat demokrasi kita tidak normal. Wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode kembali mengemuka. Wacana ini jelas membuat demokrasi yang dibangun Indonesia pasca-reformasi menjadi tidak normal. Upaya memperpanjang jabatan presiden dengan mengutak-atik konstitusi memiliki harga yang sangat mahal. Penuh risiko ongkos sosial. Bisa merusak apa yang telah dibangun Indonesia selama ini. Jokowi perlu membuat pernyataan tegas bahwa dia tidak bersedia dicalonkan untuk tiga periode dan tidak bersedia jabatannya diperpanjang. Pernyataan ini bisa menutup ruang pihak-pihak yang pernah disebut jokowi ingin menampar, mencari muka, dan menjerumuskan Jokowi. Plis, Pak Presiden, nyatakanlah itu secara terbuka. Simak lebih jauh lagi obrolanya di Ruang Jernih bersama Heru Margianto dan Cindy Sistyarani. #kcm #ruangjernih #jernihkanharapan 00:00 Intro 18:06 Polemik Penundaan Pemilu 22:31 Alur Proses Pemilu 2024 26:30 Hasil Survei SMRC dan Litbang Kompas

Peneliti senior Imparsial Al Araf, menilai usulan terkait perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mustahil terlaksana karena bisa melanggar Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), mendesak adanya formula Dana Desa hingga Rp 150 Triliun dari APBN 2024

Amien Rais kembali sentil pemerintahan Presiden Jokowi.

Ribuan kepala desa (kades) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dalam rangka menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun