Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menuai polemik. Sebab, wacana tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi di pedesaan.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), mendesak adanya formula Dana Desa hingga Rp 150 Triliun dari APBN 2024

Presiden Joko Widodo dan DPR disarankan untuk fokus pada upaya menutup peluang korupsi pada pemerintahan desa.

Dengan menggunakan bus, ribuan kepala desa se-Kabupaten Indramayu Jawa Barat, malam tadi bertolak ke Jakarta untuk menggelar aksi damai.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes DTT) Abdul Halim Iskanda menyampaikan masa jabatan kepala desa (kades) selama 9 tahun akan berikan banyak keuntungan bagi masyarakat desa.