Saat ini, yang dinilai lebih penting bukanlah permintaan maaf pemerintah, melainkan perlakuan apa yang dilakukan pemerintah terhadap para korban pelanggaran HAM.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membantah pemerintah melupakan komitmennya tehadap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
"Saya kira untuk target korupsi dan HAM masa lalu, itu akan sulit dicapai. Apalagi dari orang parpol yang pernah berada di internal Kejaksaan Agung. Internal itu juga bagian dari masalah yang harus diselesaikan,"