Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon presiden (capres) atau calon kepala daerah dalam Pemilu 2024 harus transparan.
Ma'ruf Amin menegaskan, bila ditemukan adanya hal mencurigakan di dalam transaksi sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, hal itu harus diusut tuntas.