Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara menjelaskan bahwa Maluku Utara sebagai daerah maritim sangat rawan dengan illegal fishing dan illegal logging.
Dalam putusan sela yang dibacakan Mahkamah Konstitusi, memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 di 20 TPS.