Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Mahkamah Konstitusi

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...
Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...
MK menilai, pemblokiran dan pemutusan internet di Papua tidak ada kaitannya dengan inkonstitusional norma.
Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut
Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi
Revisi UU MK dan sejumlah upaya pelemahan terhadap lembaga pengawasan disebut sebagai jurus mabuk para politikus yang diklaim politik cantik
Nasional
"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"
Pakar HTN Feri Amsari sebut ada logika tidak nyambung soal evaluasi masa jabatan hakim di draf revisi UU KPK, sehingga revisi kental nuansa politik
Nasional
02:16
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)...

video
02:17
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan...

video

All News

03:52
Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
03:01
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
08:35
[FULL] Caleg Terpilih DPR dari Nasdem Tina Nur Alam Mundur Usai Rekan Separtai Gugat KPU

[FULL] Caleg Terpilih DPR dari Nasdem Tina Nur Alam Mundur Usai Rekan Separtai Gugat KPU

video
02:00
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman usai Diduga Sewa Pengacara KPU

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman usai Diduga Sewa Pengacara KPU

video
MK Jadwalkan Putusan

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
02:27
Di Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Soroti KPU Selalu Salah Tulis dalam Petitum

Di Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Soroti KPU Selalu Salah Tulis dalam Petitum

video
01:59
Hakim MK Berkelakar Habis Maksiat karena Telat Sidang: Makan, Istirahat, Shalat

Hakim MK Berkelakar Habis Maksiat karena Telat Sidang: Makan, Istirahat, Shalat

video
02:39
Ketua KPU Ditegur Hakim MK, Diduga Tertidur saat Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua KPU Ditegur Hakim MK, Diduga Tertidur saat Sidang Sengketa Pileg 2024

video
02:43
Momen Hakim MK Tengahi Perdebatan Kuasa Hukum Caleg Partai Golkar dengan Kuasa Hukum KPU

Momen Hakim MK Tengahi Perdebatan Kuasa Hukum Caleg Partai Golkar dengan Kuasa Hukum KPU

video
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads