Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
#Mahkamah Konstitusi (mk)
Ketentuan berlakunya Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 dinilai merugikan hak konstitusional warga Ahmadiyah
Nasional
11/09/2017, 18:26 WIB
"Mendukung KPK sepenuhnya menuntaskan masalah hukum ini. Membuka akses seluas-luasnya kepada KPK," ujar Arief.
Nasional
26/01/2017, 19:35 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
video
2022-11-16 15:32:26
All News
