Menurut Hamdan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, hanya peraturan perundang-undangan yang dapat diuji materiil di MA.

KPK menetapkan Hakim Agung sebagai tersangka dugaan korupsi.

Upaya kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) KPK pada Samin Tan ditolak Mahkamah Agung (MA). Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan KPK menghormati putusan dari Majelis Hakim.

KPK mengoreksi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang keterlibatan dua hakim agung dalam kasus suap.

Operasi tangkap tangan KPK atas Hakim Agung Sudrajad Dimyati, pegawai MA, dan pemberi suap dinilai merupakan puncak gunung es dari fenomena mafia peradilan di Indonesia.