Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, Bambang Soesatyo, mengungkapkan adanya dugaan pemerasan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan kepada semua pengurus PAN dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk tidak menerima mahar politik jelang pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Namun, Badrodin menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menindak tegas setiap upaya politik uang yang berkaitan dengan pilkada. Sebab, tindak pidana politik uang telah diatur di dalam KUHP.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kontrol partai harus kuat sampai ke tingkat daerah untuk menghindarkan praktik mahar politik dari pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak Desember 2015.