Ada sejumlah persoalan terkait pilkada yang menjadi indikasi kerawanan 261 kabupaten/kota menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan mengatakan, tidak ada pembicaraan mengenai mahar politik dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Golkar membantah menerima mahar politik berupa anggaran penanggulangan Lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat membantah bahwa anggaran Rp 155 miliar untuk Lapindo adalah mahar politik agar Golkar dukung kebijakan BBM.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menjamin tak ada mahar politik dengan partai tertentu dalam APBN Perubahan 2013.