Kompleksnya masalah yang terjadi membuat pemerintah harus menilai dengan teliti saat akan mengambil sebuah kebijakan.

Kontras menyebutkan, dugaan penerimaan suap pada aktivitas tambang pasir besi ilegal di Lumajang, Jawa Timur, seharusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengaku diminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menelusuri transaksi mencurigakan dalam aliran pasir besi yang ditambang secara ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Permintaan terseb

BPKP sebut Muhnur, memperkirakan aktivitas tambang liar merugikan negara sebesar Rp 5 miliar.

Ironisnya, polisi tidak pernah menjadikan oknum-oknum tersebut ke daftar pihak yang diperiksa.