Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Luhut

Luhut Minta Aplikasi Digunakan untuk Awasi Pelanggaran Protokol Kesehatan
Luhut Minta Aplikasi Digunakan untuk Awasi Pelanggaran Protokol Kesehatan
Pemerintah sedang membangun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan Covid-19 berbasis digital.
Nasional
Luhut Instruksikan Terawan Awasi Ketat Produsen Obat Covid-19
Luhut Instruksikan Terawan Awasi Ketat Produsen Obat Covid-19
"Saya minta Pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini," ujar Luhut.
Nasional
Pantau Protokol Kesehatan, Luhut Rekomendasikan Penggunaan Aplikasi
Pantau Protokol Kesehatan, Luhut Rekomendasikan Penggunaan Aplikasi
Dengan pemanfaatan aplikasi itu menurut Luhut, para pimpinan baik menteri, gubernur, Pangdam maupun Kapolda dapat memonitor secara real time.
Whats New
Kepada Gubernur Bali Luhut Minta Jangan Hanya Bertumpu Pariwisata
Kepada Gubernur Bali Luhut Minta Jangan Hanya Bertumpu Pariwisata
akan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya melalui TamanTerumbu Karang Indonesia (ICRG) pada Hari Rabu (7/10/2020).
Whats New
Luhut ke Perusahaan Farmasi: Jangan Buat Harga Obat Covid-19 Terlalu Tinggi
Luhut ke Perusahaan Farmasi: Jangan Buat Harga Obat Covid-19 Terlalu Tinggi
Menko Luhut mewanti-wanti agar perusahaan farmasi tidak "memainkan" harga obat Covid-19 di pasaran.
Whats New

All News

Luhut Minta Bio Farma dan BPPT Segera Produksi Alat Tes Covid-19

Luhut Minta Bio Farma dan BPPT Segera Produksi Alat Tes Covid-19

Whats New
Terima Luhut dan Terawan, Wapres Bahas soal Kehalalan Vaksin Covid-19

Terima Luhut dan Terawan, Wapres Bahas soal Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
Evaluasi 2 Pekan Dipegang Luhut: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kematian Naik di 5 Provinsi

Evaluasi 2 Pekan Dipegang Luhut: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kematian Naik di 5 Provinsi

Nasional
Pemerintah Sebut UEA Sediakan 10 Juta Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Pemerintah Sebut UEA Sediakan 10 Juta Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Nasional
Kata Luhut, Pengesahan Omnibus Law Penting untuk Mudahkan Investasi

Kata Luhut, Pengesahan Omnibus Law Penting untuk Mudahkan Investasi

Whats New
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Persentase Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Persentase Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

Nasional
Luhut Minta BPJS Kesehatan Percepat Pembayaran Klaim RS Rujukan Covid-19

Luhut Minta BPJS Kesehatan Percepat Pembayaran Klaim RS Rujukan Covid-19

Whats New
[POPULER NASIONAL] Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi Setelah Ditangani Luhut | Indonesia Dinilai Bisa Beri Jawaban Lebih Elegan kepada Vanuatu

[POPULER NASIONAL] Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi Setelah Ditangani Luhut | Indonesia Dinilai Bisa Beri Jawaban Lebih Elegan kepada Vanuatu

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Permudah Proses Klaim Pasien Covid-19

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Permudah Proses Klaim Pasien Covid-19

Regional
Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Luhut Nilai Sertifikasi Produk Kesehatan dan Farmasi RI Mutlak Diperlukan

Whats New
Jubir Luhut Klaim Penambahan Kasus dan Kematian akibat Covid-19 Turun

Jubir Luhut Klaim Penambahan Kasus dan Kematian akibat Covid-19 Turun

Whats New
Luhut: Kami Sedang Benahi Manajemen Perawatan Pasien Covid-19

Luhut: Kami Sedang Benahi Manajemen Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Luhut Apresiasi Peran PMI dalam Penanganan Covid-19

Luhut Apresiasi Peran PMI dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Pengamat: Kita Tak Bisa Harapkan Kehadiran Menkes, Langsung ke Presiden Saja

Pengamat: Kita Tak Bisa Harapkan Kehadiran Menkes, Langsung ke Presiden Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads