Didiek mengatakan, sejak awal desain pembiayaan LRT Jabodebek tidak benar sehingga menjadi beban untuk Persero.

"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak gegabah untuk mempercepat proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel Light Rail Transit (LRT).

Secara kasat mata, LRT tidak jauh berbeda dengan kereta perkotaan lainnya, baik itu kereta rel listrik (KRL) Commuter Line ataupun mass rapid transit (MRT) yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.