Bestari menjelaskan stasiun pemberhentian LRT tidak boleh terlalu dekat dengan pengembang. Misalnya saja seperti mal, hotel, atau tempat hiburan tertentu yang dimiliki oleh pihak swasta.

"Kalau kereta cepat, kami enggak terlalu pusingin karena itu urusan pemerintah pusat. Kami juga putuskan LRT yang kami (DKI) bangun itu terintegrasi dengan kereta lain termasuk lebar rel LRT, kami putuskan yang lebarnya 1-067 bukan 1-435," kata Basuki, di

Presiden Joko Widodo menunjuk PT Adhi Karya, Tbk, sebagai kontraktor pembangunan proyek light rail transit (LRT) di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meyakini proyek Light Rail Transit (LRT) tak bakal rampung dalam masa kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang akan berakhir pada tahun 2017.

"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.