Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Lhkpn

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar
Angka tersebut diketahui berdasarkan analisa KPK terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon kepala daerah (cakada).
Nasional
Baru 23 dari 50 Caleg Terpilih di Magelang yang Serahkan LHKPN ke KPU
Baru 23 dari 50 Caleg Terpilih di Magelang yang Serahkan LHKPN ke KPU
Nurhayati menyatakan, jika caleg terpilih, baik petahana maupun baru, tidak menyetorkan LHKPN, sanksinya tidak bisa dilantik.
Regional
Duga LHKPN Banyak yang Tidak Benar, KPK: Karena Enggak Ada Sanksi
Duga LHKPN Banyak yang Tidak Benar, KPK: Karena Enggak Ada Sanksi
KPK menduga banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai kenyataan.
Nasional
KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik
KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik
KPK berharap ada tindakan paksa supaya para legislator terpilih itu taat dan jujur melaporkan harta kekayaannya.
Nasional
Baru Satu Parpol di Sleman yang Serahkan LHKPN Caleg Terpilih
Baru Satu Parpol di Sleman yang Serahkan LHKPN Caleg Terpilih
KPU Sleman menyebut baru satu partai politik (parpol) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negera (LHKPN) caleg terpilih.
Yogyakarta

All News

Datangi Pansel KPK, Masyarakat Sipil Minta Pansel Coret Calon yang Tak Patuh Lapor LHKPN

Datangi Pansel KPK, Masyarakat Sipil Minta Pansel Coret Calon yang Tak Patuh Lapor LHKPN

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
KPK Ingatkan Caleg Terpilih Lapor LHKPN 21 Hari Sebelum Dilantik

KPK Ingatkan Caleg Terpilih Lapor LHKPN 21 Hari Sebelum Dilantik

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
PDI-P dan Golkar Resmi Kuasai Kursi DPRD Bangka Belitung, LHKPN Menanti

PDI-P dan Golkar Resmi Kuasai Kursi DPRD Bangka Belitung, LHKPN Menanti

Regional
02:45
Momen Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Tak Banyak Bicara Usai Diklarifikasi KPK

Momen Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Tak Banyak Bicara Usai Diklarifikasi KPK

video
01:43
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Datangi KPK, Klarifikasi LHKPN yang Diduga Janggal

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Datangi KPK, Klarifikasi LHKPN yang Diduga Janggal

video
02:13
Pekan Depan, KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi Harta

Pekan Depan, KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi Harta

video
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
03:29
Kekayaan Jokowi Rp95,8 M di LHKPN Terbaru, Naik Rp13,4 M Setahun

Kekayaan Jokowi Rp95,8 M di LHKPN Terbaru, Naik Rp13,4 M Setahun

video
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Bertambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Bertambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
01:45
Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Gara-gara LHKPN Dinilai Janggal

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Gara-gara LHKPN Dinilai Janggal

video
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads