Tempat yang dipersiapkan untuk menampung para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Monas itu kemungkinan besar akan diresmikan pada sekitar awal Juni 2015.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) Monumen Nasional (Monas) dengan program Lenggang Jakarta kembali molor hingga April mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku bingung ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyalahkannya serta PLN karena menghambat penyelenggaraan "Lenggang Jakarta".

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung geram mengutarakan penyebab terhambatnya penyelenggaraan Lenggang Jakarta.

Penataan pedagang kaki lima (PKL ) di kawasan IRTI Monumen Nasional yang dikenal dengan program Lenggang Jakarta akan dikelola swasta, yaitu Rekso Group. Mereka yang menanggung biaya program tersebut.