Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Lembaga

Perluas Jangkauan, Dompet Dhuafa Buka 200 Zona Layanan di 34 Provinsi
Perluas Jangkauan, Dompet Dhuafa Buka 200 Zona Layanan di 34 Provinsi
Setelah 26 tahun berdiri, Dompet Dhuafa buka ruang kolaborasi di 200 Zona Layanan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Nasional
01:28
Jelang Idul Adha, NU Desak Pemerintah Jamin Kesehatan Hewan Kurban dan Gencarkan Vaksinasi PMK
Jelang Idul Adha, NU Desak Pemerintah Jamin Kesehatan Hewan Kurban dan Gencarkan Vaksinasi PMK
Lembaga Bahtsul Masail PBNU mendesak pemerintah supaya bertindak lebih gencar dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK)
video
02:06
Pesan Jokowi untuk Menpan RB yang Baru
Pesan Jokowi untuk Menpan RB yang Baru
Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
video
01:47
KPK Jadi Lembaga Hukum yang Memiliki Tingkat Kepercayaan Publik Terendah
KPK Jadi Lembaga Hukum yang Memiliki Tingkat Kepercayaan Publik Terendah
Hasil survei memperlihatkan kepercayaan publik terhadap KPK rendah
video
01:42
Simulasi Poltracking: Ganjar-Erick Unggul atas Anies-AHY
Simulasi Poltracking: Ganjar-Erick Unggul atas Anies-AHY
Lembaga survei Poltracking Indonesia memaparkan hasil simulasi 3 pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.
video

All News

03:33
Perlakuan Spesial Putri ke Brigadir J hingga Pemeriksaan Sambo dengan Lie Detector

Perlakuan Spesial Putri ke Brigadir J hingga Pemeriksaan Sambo dengan Lie Detector

video
03:31
LPSK Sebut Bripka Ricky Rizal Bisa Jadi 'Justice Collaborator', Apa Syaratnya?

LPSK Sebut Bripka Ricky Rizal Bisa Jadi 'Justice Collaborator', Apa Syaratnya?

video
01:20
Buntut Kasus ACT, Wagub Jabar Hentikan Seluruh Kegiatan ACT

Buntut Kasus ACT, Wagub Jabar Hentikan Seluruh Kegiatan ACT

video
01:28
Dilebur ke BRIN, Seperti Ini Kondisi Terkini Lembaga Eijkman

Dilebur ke BRIN, Seperti Ini Kondisi Terkini Lembaga Eijkman

video
06:34
Heboh Skema Dana Pensiunan PNS dan DPR Dianggap Membebani APBN

Heboh Skema Dana Pensiunan PNS dan DPR Dianggap Membebani APBN

video
01:24
Penjelasan Kak Seto soal Tudingan Bela Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo

Penjelasan Kak Seto soal Tudingan Bela Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo

video
02:47
Sederet Doktrin di Sekolah Khilafatul Muslimin

Sederet Doktrin di Sekolah Khilafatul Muslimin

video
02:06
Tak Hanya Bharada E, Keluarganya Juga Akan Dilindungi LPSK

Tak Hanya Bharada E, Keluarganya Juga Akan Dilindungi LPSK

video
01:29
Keyakinan Zulhas Memimpin Kemendag Usai Dilantik

Keyakinan Zulhas Memimpin Kemendag Usai Dilantik

video
01:39
LPSK Tolak Permintaan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo

LPSK Tolak Permintaan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo

video
02:41
Kemenkumham Beri Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin

Kemenkumham Beri Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin

video
06:22
Intip Desa Devisa Bulu Mata Palsu yang LPEI Resmikan di Purworejo | Fun Fact Teman Bisnis

Intip Desa Devisa Bulu Mata Palsu yang LPEI Resmikan di Purworejo | Fun Fact Teman Bisnis

video
02:05
Survei Charta Politika Sebut Ganjar Berpotensi Menang Satu Putaran jika Gandeng Prabowo

Survei Charta Politika Sebut Ganjar Berpotensi Menang Satu Putaran jika Gandeng Prabowo

video
01:43
Menlu Retno Sorot Pelembagaan Dialog HAM ke Komisi HAM ASEAN

Menlu Retno Sorot Pelembagaan Dialog HAM ke Komisi HAM ASEAN

video
01:20
Usai Taiwan, Hong Kong Ikut Tarik Peredaran Salah Satu Mie Buatan Indonesia

Usai Taiwan, Hong Kong Ikut Tarik Peredaran Salah Satu Mie Buatan Indonesia

video
01:34
LPSK Ajukan Rekomendasi Keringanan Hukuman untuk Bharada E

LPSK Ajukan Rekomendasi Keringanan Hukuman untuk Bharada E

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads