Berdasarkan pengalaman Ombudsman saat meneliti ketertiban administrasi di 10 provinsi, digitalisasi perkara belum maksimal.

"Selama ini banyak yang tidak tersentuh karena modus transaksional yang bermacam. Maka, itu hanya bisa dijangkau melalui penyadapan atau OTT."

Dia menampik anggapan bahwa KPK hanya berani menangani kasus dengan jumlah suap yang relatif kecil.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh pengadilan di Indonesia.

"Lebih baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di semua daerah fokus mengurusi masalah peradilan saja, jangan seperti sekarang sekretariat lembaga peradilan punya wewenang yang besar dalam hal mengatur anggaran," ujar Jimly.