Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan setiap lembaga survei pemilu harus terdaftar di KPU. Jika tidak, lembaga tersebut dianggap liar.

Keunggulan PDIP dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak hanya terlihat di survei lembaga Indonesia.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak risau dengan elektabilitas partainya yang melorot seperti yang terlihat dalam hasil survei dari sejumlah lembaga. Bagi Hidayat, hasil survei tak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur.

Lembaga survei dinilai melakukan penggiringan opini publik untuk mendukung calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh karena itu, lembaga survei diminta membentuk dewan pengawas agar tidak kebablasan.