Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Beberapa substansinya cenderung memperlihatkan resistensi DPR atas penegakan hukum.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).