Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan, ada 22 reklame dari 22 lokasi berbeda yang sudah ditertibkan.

Larangan reklame dan display rokok dinilai menambah tekanan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan juga industri retail.

"Iya benar ada rapat koordinasi besok (14 April 2015). Cuma itu rapat biasa," kata Humas Kemenko Polhukam Fathnan Harun saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/4/2015).

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dianggap tidak punya kerjaan karena berniat mempertanyakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Larangan Reklame Rokok di Jakarta.