Kasus suap terhadap auditor BPK yang diduga dilakukan Bupati Bogor Ade Yasin dinilai wujud kegagalan kaderisasi oleh partai politik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada Kemenkumham.

"Jadi, laporan keuangan kita masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Partai Demokrat dinilai sebagai partai terburuk dalam indeks transparansi laporan keuangan partai. Hal itu berdasarkan kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap sembilan parpol.