Tulisan ini mencoba mendedah kasus ini dari perspektif historis ilmu akuntansi yang seharusnya dijadikan titik berangkat sekaligus titik akhir.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menilai, ada yang keliru dalam penilaian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada Kemenkumham.

"Jadi, laporan keuangan kita masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.