"Tahun ini, kami sudah menarik dua orang BPK masuk ke Pemprov DKI jadi PNS DKI. Mereka bekerja di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI," kata Basuki di Balai Kota, Senin (6/7/2015).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 70 temuan dugaan penyimpangan senilai Rp 2,16 triliun dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.
Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menilai, ada yang keliru dalam penilaian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam laporannya, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada Kemenkumham.