Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Landasan Hukum Kenaikan Ump Dki

Mempertanyakan Landasan Hukum Anies yang Naikkan UMP 2022 Sebesar 5,1 Persen...
Mempertanyakan Landasan Hukum Anies yang Naikkan UMP 2022 Sebesar 5,1 Persen...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI.
Megapolitan
UMP Turun Jadi 4,5 Juta, Pengamat: Mau Tidak Pemprov DKI dan Pengusaha
UMP Turun Jadi 4,5 Juta, Pengamat: Mau Tidak Pemprov DKI dan Pengusaha "All Out" Redam Inflasi?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengusaha dinilai harus all out (mati-matian) bagaimana caranya meredam inflasi.
Megapolitan
PTUN Putuskan UMP DKI Naik dari Ketetapan Awal, Kenapa Buruh Masih Tak Puas?
PTUN Putuskan UMP DKI Naik dari Ketetapan Awal, Kenapa Buruh Masih Tak Puas?
Anies awalnya menetapkan UMP DKI 2022 Rp 4,4 juta sesuai UU Cipta Kerja. Sementara PTUN dalam putusannya menetapkan UMP DKI Rp 4,5 juta.
Megapolitan
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya
Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, gugatan itu bukan terkait besaran kenaikan UMP.
Megapolitan
Imbas Kenaikan UMP DKI, Pemprov Pakai Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tombok Gaji PJLP
Imbas Kenaikan UMP DKI, Pemprov Pakai Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tombok Gaji PJLP
Kata Riza, pengalihan BTT untuk gaji PJLP baru bersifat usulan yang harus dimintai persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
Megapolitan

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads