"Pembentuk UU memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana rekrutmen hakim termasuk hakim ad hoc."

Komisi Yudisial (KY) langsung menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dua peraturan komisi tentang panel ahli untuk menguji calon hakim konstitusi telah dikirimkan ke Kementerian H

Komisi Yudisial (KY) menyatakan telah membuat peraturan untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah diterima DPR dan akan masuk ke dalam perundang-undangan.

Anggota Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri menegaskan, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah tak dapat dipidanakan terkait diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: Z.17.XXXVIII Tahun 2011 tentang tim pembina Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus.

Komisi Yudisial (KY) terus mengembangkan upaya pengawasan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah-daerah.