"Jadi harus jelas timeline-nya itu kapan mau dipublikasikan dan sejauh mana momentum untuk masyarakat memberi masukan koreksi dan terlibat,” katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022). Namun begitu, koalisi masyarakat sipil menilai ada 12 aturan bermasalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo bisa berkurang.

Apa itu Juncto KUHP?

Kejaksaan Negeri Serang melakukan upaya hukum banding dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Serang