Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan masih ada diskusi-diskusi terkait 14 isu yang krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara terkait masalah pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya akan mengawal penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru agar tidak dijadikan untuk melanggar hak-hak dasar manusia.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pasal penyerangan harkat dan martabat di KUHP yang baru dibuat bukan untuk melindungi Presiden Joko Widodo.