"Masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah makanya hukumnya harus berubah seharusnya," ujar Mahfud

Wakil KPK Korupsi Zulkarnain menilai, memasukkan delik pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu kemunduran.

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dicurigai sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membantah

DPR diduga kembali melemahkan KPK melalui RUU KUHAP dan KUHP. DPR akan menyelesaikan dalam 1 bulan.

Dalam dialognya dengan masyarakat Indonesia di London, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan, RUU KUHP tidak mengatur santet.