Besaran biaya balik nama kendaraan bermotor bagi warga DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai tudingan bahwa dia bersama sembilan orang lainnya menerima suap Rp 5,8 triliun dalam proyek E-KTP.

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (12/8/2013), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan serius menegakkan pelanggaran hukum. Dalam kesempatan itu, Basuki juga bicara soal gaya komunikasi

KPK mengusut proyek pengadaan e-KTP yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin Operasi Yustisi Kependudukan atau OYK digunakan untuk memperalat warga di Jakarta.