Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri melanjutkan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum bertemu secara langsung dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas terkait rencana pengosongan kolom agama dalam KTP bagi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi.