Pemerintah diminta segera merespons tegas tindakan Pemerintah Singapura yang melarang KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura. Tindakan tegas diperlukan untuk menegaskan kedaulatan Republik Indonesia.

Pemerintah Singapura dalam sebuah sidang parlemen, Selasa (18/2/2014), memutuskan melarang KRI Usman-Harun berlayar memasuki wilayah negeri kota itu.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji mengatakan, pemberian nama kapal dengan menggunakan nama pahlawan nasional merupakan hak pemerintah. Budi menganggap, negara yang mempersoalkan nama kapal negara lain justru berjiwa kerdil.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku akan telanjang dada jika pemerintah menuruti permintaan Pemerintah Singapura mengganti nama kapal Usman Harun.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, KRI Usman-Harun boleh saja melintasi wilayah laut Singapura, meski ada protes dari Pemerintah Singapura.