Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK
Jokowi dinilai melakukan tindakan tercela jika abaikan rekomendasi soal TWK, seperti diatur dalam Pasal 7b Ayat 1 UUD 1945.
Nasional
Pimpinan KPK Diimbau Mundur jika Klaim Segera Tangkap Harun Masiku Tak Terbukti
Pimpinan KPK Diimbau Mundur jika Klaim Segera Tangkap Harun Masiku Tak Terbukti
Pernyataan KPK yang menyatakan posisi buronan Harun Masiku sudah diketahui dianggap tidak sejalan dengan prinsip kerahasiaan penyidikan.
Nasional
Klaim KPK Segera Tangkap Harun Masiku Kembali Diragukan
Klaim KPK Segera Tangkap Harun Masiku Kembali Diragukan
Kabur selama hampir 4 tahun, pernyataan KPK yang yakin buronan kasus suap Harun Masiku segera tertangkap tetap diragukan.
Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Harun Masiku Mudah Dilacak jika Berpindah-pindah
Wakil Ketua KPK Sebut Harun Masiku Mudah Dilacak jika Berpindah-pindah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut Harun Masiku justru akan lebih mudah dideteksi jika ia berpindah-pindah.
Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Proses Banding Putusan Bebas Gazalba Saleh
Pengadilan Tinggi DKI Proses Banding Putusan Bebas Gazalba Saleh
Pengadilan Tinggi Jakarta baru melakukan registrasi terhadap memori banding diajukan KPK atas putusan sela Gazalba Saleh.
Nasional

All News

Eks Penyidik Anggap Tak Lazim KPK Umumkan Sudah Tahu Persembunyian Harun Masiku

Eks Penyidik Anggap Tak Lazim KPK Umumkan Sudah Tahu Persembunyian Harun Masiku

Nasional
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Polisi Sebut Penyidikan Masih Berjalan

Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Polisi Sebut Penyidikan Masih Berjalan

Megapolitan
Alex Marwata Sebut Pimpinan yang Baik Tak Selesaikan Persoalan KPK, apalagi Problematik

Alex Marwata Sebut Pimpinan yang Baik Tak Selesaikan Persoalan KPK, apalagi Problematik

Nasional
KPK: Bantuan Pemerintah ke PTN Rp 3 Juta untuk 1 Mahasiswa Per Semeter, ke Kampus Kementerian Rp 16 Juta

KPK: Bantuan Pemerintah ke PTN Rp 3 Juta untuk 1 Mahasiswa Per Semeter, ke Kampus Kementerian Rp 16 Juta

Nasional
Serangan Balik Hasto PDI-P Setelah Ponsel Disita, Laporkan Penyidik KPK ke Dewas

Serangan Balik Hasto PDI-P Setelah Ponsel Disita, Laporkan Penyidik KPK ke Dewas

Nasional
KPK Ungkap Anggaran Pendidikan Lebih Banyak Mengalir ke Kampus Milik Instansi Pemerintah Dibanding PTN

KPK Ungkap Anggaran Pendidikan Lebih Banyak Mengalir ke Kampus Milik Instansi Pemerintah Dibanding PTN

Nasional
Setelah Periksa Hasto PDI-P, KPK Harap Dapat Tangkap Harun Masiku dalam Satu Pekan

Setelah Periksa Hasto PDI-P, KPK Harap Dapat Tangkap Harun Masiku dalam Satu Pekan

Nasional
02:27
KPK Klaim Sudah Deteksi Keberadaan Harun Masiku

KPK Klaim Sudah Deteksi Keberadaan Harun Masiku

video
Duga LHKPN Banyak yang Tidak Benar, KPK: Karena Enggak Ada Sanksi

Duga LHKPN Banyak yang Tidak Benar, KPK: Karena Enggak Ada Sanksi

Nasional
03:45
KPK Tepis Isu Dugaan Politisasi dalam Pemeriksaan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

KPK Tepis Isu Dugaan Politisasi dalam Pemeriksaan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

video
Diingatkan DPR soal RUU Perampasan Aset yang Jadi PR, KPK: PPATK

Diingatkan DPR soal RUU Perampasan Aset yang Jadi PR, KPK: PPATK "Leading Sector"-nya

Nasional
Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

Nasional
Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Nasional
04:31
Buku Hasto Disita KPK, DPP PDI-P Gelar Rapat dan Sudah Dilaporkan ke Ketum

Buku Hasto Disita KPK, DPP PDI-P Gelar Rapat dan Sudah Dilaporkan ke Ketum

video
KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

Nasional
Ingatkan KPK dan PPATK, Ketua Komisi III DPR: PR Kita Cuma 2, RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal

Ingatkan KPK dan PPATK, Ketua Komisi III DPR: PR Kita Cuma 2, RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads