KPI menemukan pelanggaran pada program yang ditayangkan stasiun televisi NET itu.

Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu Legislatif akhirnya menandatangani SKB penetapan moratorium iklan politik dan kampanye sebelum 16 Maret 2014 mendatang.

Partai Amanat Nasional berjanji tidak akan lagi melakukan sosialisasi dan kampanye lewat media massa sebelum waktu yang ditentukan. Namun, partai itu meminta Bawaslu dan KPI tidak tebang pilih dalam menindak partai politik yang melakukan kampanye di luar

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan kesepakatan moratorium iklan politik dan iklan kampanye yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR akan menjadi pegangan lembaganya dalam menertibkan siaran yang selama ini berpihak pada kep

Anggota DPR-RI dari Partai Golkar, Rully Chairul Azwar meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meninjau ulang beberapa politisi yang memiliki banyak media.