Menurut Moeldoko, Indonesia perlu memperbanyak dan memperluas pelaksanaan kota dan kabupaten ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.

Penerbitan inpres tersebut akan memperluas adopsi konsep kota ramah HAM dan menghasilkan langkah yang menyeluruh terkait pemajuan HAM.

Menurut Ketua Komnas HAM Nur Cholis, pemerintah daerah harus menjadi aktor negara yang mampu mewujudkan konsep kota ramah HAM secara cepat.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu didorong agar proaktif dalam upaya mengimplementasikan prinsip HAM, salah satunya dalam membuat kebijakan-kebijakan daerah.