Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto dan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak pro terhadap penegakan hak asasi manusia.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Kontras menilai, eksekusi mati lima terpidana yang akan dilakukan dalam waktu dekat sudah melanggar komitmen pemerintah bersama Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik kebijakan penenggelaman kapal ilegal di perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.