Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Konstitusi

Hamdan Zoelva Nilai Anwar Usman Tak Perlu Mundur dari Ketua MK karena Nikahi Adik Jokowi
Hamdan Zoelva Nilai Anwar Usman Tak Perlu Mundur dari Ketua MK karena Nikahi Adik Jokowi
Hamdan menganggap, Usman baru perlu mundur apabila menangani sengketa yang menyangkut Jokowi sebagai presiden perorangan
Nasional
28/03/2022, 14:23 WIB
04:16
MK Tak Terima Gugatan Gerindra Minta Hitung Ulang Perolehan Suara Pileg di Dapil Jabar IX
MK Tak Terima Gugatan Gerindra Minta Hitung Ulang Perolehan Suara Pileg di Dapil Jabar IX

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Partai Gerindra yang meminta...

video
21/05/2024, 11:13 WIB
06:28
Gugatan PPP soal Klaim Suaranya di Jabar Pindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK
Gugatan PPP soal Klaim Suaranya di Jabar Pindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan yang diajukan Partai...

video
21/05/2024, 11:04 WIB
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan "dismissal" terhadap 207 perkara sengketa Pileg 2024 pada hari ini hingga besok.
Nasional
21/05/2024, 05:39 WIB
01:11
Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Saat DPR Bahas Revisi UU MK di Masa Reses
Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Saat DPR Bahas Revisi UU MK di Masa Reses

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku tak...

video
20/05/2024, 17:53 WIB

All News

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
20/05/2024, 16:51 WIB
Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Pemerintah
20/05/2024, 15:00 WIB
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
20/05/2024, 14:29 WIB
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
16/05/2024, 18:51 WIB
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
16/05/2024, 18:37 WIB
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
16/05/2024, 15:24 WIB
02:55
Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Hakim Konstitusi

Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Hakim Konstitusi

video
16/05/2024, 12:43 WIB
Soal Revisi UU MK, Disebut

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
15/05/2024, 20:03 WIB

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
15/05/2024, 17:51 WIB
02:16
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa

video
15/05/2024, 17:00 WIB
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
15/05/2024, 16:47 WIB
02:17
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

video
15/05/2024, 15:22 WIB
03:52
Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
15/05/2024, 14:37 WIB
03:01
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
15/05/2024, 13:22 WIB
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
15/05/2024, 12:17 WIB
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
15/05/2024, 10:45 WIB
1
2
3
4
5
Last ›
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.