Seorang hakim di Selandia Baru memerintahkan sebuah perusahaan pertambangan untuk membayar kompensasi kepada keluarga dari 29 orang pria korban ledakan gas pada 2010.
Meski Komisi B DPRD DKI Jakarta sudah sepakat dengan tarif angkot baru usulan Pemprov DKI Jakarta, namun DPRD belum memutuskan. Kalangan Fraksi di DPRD menilai, kepentingan masyarakat belum masuk dalam pembahasan.