Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa KPU tidak mempersoalkan jika DPR ingin merevisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (5/3/2015) sore menahan Ketua KPU Bombana Batmang dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat peraga berupa baliho dan spanduk pada Pemilu 2014 lalu.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Asterius da Cunha (ACD) dan mantan Sekretaris KPU TTU, Niko Bana (NB), ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Pilkada TTU tahun 2010 lalu sebesar Rp 900 juta.
Seluruh komisioner KPU Kolaka diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pemecatan itu berdasarkan sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) RI yang digelar Rabu (10/9/2014).