Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Komisi

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP
Pria yang akrab disapa Eddy itu menjelaskan soal kritik yang dimaksud menurut RKUHP adalah untuk kepentingan umum.
Nasional
Ingatkan KPK dan PPATK, Ketua Komisi III DPR: PR Kita Cuma 2, RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal
Ingatkan KPK dan PPATK, Ketua Komisi III DPR: PR Kita Cuma 2, RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal
Anggota Komisi III mengaku yakin jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran maka RUU perampasan aset dan uang kartal segera selesai.
Nasional
03:12
Sekretariat Kabinet Usul Tambah Anggaran Rp 164 Miliar, Salah Satunya untuk Pindah ke IKN
Sekretariat Kabinet Usul Tambah Anggaran Rp 164 Miliar, Salah Satunya untuk Pindah ke IKN

Sekretariat Kabinet mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 164.310.895.000 atau Rp...

video
Pimpinan Komisi II Harap KPU Tak Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Pimpinan Komisi II Harap KPU Tak Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Pimpinan Komisi II DPR Junimart Girsang berharap KPU tak menindaklanjuti putusan MA yang mengubah penghitungan syarat usia calon kepala daerah.
Nasional
Pansel Diharap Mau Dengarkan Suara KPK soal Seleksi Capim
Pansel Diharap Mau Dengarkan Suara KPK soal Seleksi Capim
KPK berharap Pansel Capim mendengarkan kebutuhan dan saran mereka soal model pimpinan yang dianggap memadai bagi lembaga dan pemberantasan korupsi.
Nasional

All News

KPK Harap Proses Seleksi Capim oleh Pansel Tak Berbelit-belit

KPK Harap Proses Seleksi Capim oleh Pansel Tak Berbelit-belit

Nasional

"Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!"

Nasional
Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Nasional
PPATK Klaim Telah Selamatkan Uang Negara Rp 3,45 T Sepanjang 2023

PPATK Klaim Telah Selamatkan Uang Negara Rp 3,45 T Sepanjang 2023

Nasional
07:40
[FULL] Bahlil Curhat Anggaran Kementeriannya Turun: Lebih Gede Anggaran Camat di Jakarta

[FULL] Bahlil Curhat Anggaran Kementeriannya Turun: Lebih Gede Anggaran Camat di Jakarta

video
PPATK Minta Anggaran 2025 Ditambah Jadi Rp 457,7 Miliar

PPATK Minta Anggaran 2025 Ditambah Jadi Rp 457,7 Miliar

Nasional
Di Hadapan Komisi III, KPK Usul Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 M

Di Hadapan Komisi III, KPK Usul Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 M

Nasional
20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU

20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU

Nasional
DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Nasional
02:07
Luhut Teringat Pernah Di-Bully Gara-gara Tak Setuju OTT KPK

Luhut Teringat Pernah Di-Bully Gara-gara Tak Setuju OTT KPK

video
05:30
KPK Tegaskan Penyitaan Hape Milik Hasto PDI-P Sesuai Prosedur

KPK Tegaskan Penyitaan Hape Milik Hasto PDI-P Sesuai Prosedur

video
Balas Mendagri, Anggota Komisi II DPR Tegaskan Tak Ingin Pemerintah Tunjuk Kepala Daerah Tanpa Pilkada

Balas Mendagri, Anggota Komisi II DPR Tegaskan Tak Ingin Pemerintah Tunjuk Kepala Daerah Tanpa Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads