Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Komisi Ii

Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Jamin Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkades
Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Jamin Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkades
Menurutnya, Kemendagri bertanggung jawab untuk memastikan para calon kepala desa dan masyarakat bisa tertib menjalankan protokol kesehatan.
Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien
"Kita kan selama ini bicara tentang keserentakan, keserentakan, efesiensi, dan macem-macem. Ternyata kan enggak efesien juga," kata Doli.
Nasional
Komisi II Sebut
Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyebut bahwa ambang batas pencalonan presiden akan menjadi salah satu target revisi Undang-undang Pemilu.
Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara
Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin nilai saran MK agar pejabat negara tidak melakukan perjalanan dinas bareng kampanye perlu ditindaklanjuti
Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut PKPU soal Syarat Usia Cawapres Sudah Dikonsultasikan ke DPR
Pimpinan Komisi II Sebut PKPU soal Syarat Usia Cawapres Sudah Dikonsultasikan ke DPR
Pimpinan Komisi II memastikan, PKPU yang memuat perubahan syarat usia capres/cawapres sudah dikonsultasikan ke DPR RI oleh KPU.
Nasional

All News

KPU Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024

KPU Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024

Nasional
00:56
AHY

AHY "Diremehkan" karena Pangkat Mayor, Fraksi Demokrat Tak Terima

video
Pimpinan Komisi II DPR Sebut Semua Parpol Berkepentingan Dukung Hak Angket, Termasuk Gerindra

Pimpinan Komisi II DPR Sebut Semua Parpol Berkepentingan Dukung Hak Angket, Termasuk Gerindra

Nasional
04:48
Pangkat AHY

Pangkat AHY "Diremehkan" di Rapat DPR, Fraksi Demokrat Tak Terima

video
02:09
AHY Minta Tambahan Anggaran Kementerian ATR Rp 675,87 Miliar, Buat Apa?

AHY Minta Tambahan Anggaran Kementerian ATR Rp 675,87 Miliar, Buat Apa?

video
Rapat dengan Komisi II DPR, AHY Diminta Perhatikan Persoalan Internal Kementerian

Rapat dengan Komisi II DPR, AHY Diminta Perhatikan Persoalan Internal Kementerian

Nasional
Rapat dengan Komisi II DPR, AHY Ungkap Persoalan Rempang dan Hotel Sultan Jadi Prioritasnya

Rapat dengan Komisi II DPR, AHY Ungkap Persoalan Rempang dan Hotel Sultan Jadi Prioritasnya

Nasional
02:03
AHY Didampingi Ibas Rapat Perdana bersama Komisi II DPR sebagai Menteri ATR/BPN

AHY Didampingi Ibas Rapat Perdana bersama Komisi II DPR sebagai Menteri ATR/BPN

video
AHY Ditemani Ibas Saat Rapat Perdana dengan Komisi II DPR

AHY Ditemani Ibas Saat Rapat Perdana dengan Komisi II DPR

Nasional
02:30
AHY Temui Ibas Sebelum Rapat Perdana sebagai Menteri di Komisi II DPR

AHY Temui Ibas Sebelum Rapat Perdana sebagai Menteri di Komisi II DPR

video
02:20
Panwaslu Diduga Peras Caleg yang Minta Formulir C1, Komisi II DPR: Harus Dibubarkan!

Panwaslu Diduga Peras Caleg yang Minta Formulir C1, Komisi II DPR: Harus Dibubarkan!

video
Respons Isu Penggusuran di Sekitar IKN, Komisi II Minta Otorita Tak Pinggirkan Masyarakat Lokal

Respons Isu Penggusuran di Sekitar IKN, Komisi II Minta Otorita Tak Pinggirkan Masyarakat Lokal

Nasional
Ketua Komisi II DPR: TNI dan Polri Bisa Isi Jabatan Eselon I dan Pemerintah Pusat

Ketua Komisi II DPR: TNI dan Polri Bisa Isi Jabatan Eselon I dan Pemerintah Pusat

Nasional
Ketua Komisi II Bantah RUU DKJ Sengaja Dirancang untuk Beri Kewenangan Lebih pada Gibran

Ketua Komisi II Bantah RUU DKJ Sengaja Dirancang untuk Beri Kewenangan Lebih pada Gibran

Nasional
Minta Baleg Cepat Tuntaskan RUU DKJ, Ketua Komisi II: Kalau Dikasih ke Kami, Seminggu Selesai

Minta Baleg Cepat Tuntaskan RUU DKJ, Ketua Komisi II: Kalau Dikasih ke Kami, Seminggu Selesai

Nasional
Ketua Komisi II: Secara

Ketua Komisi II: Secara "De Facto", Ibu Kota Indonesia Masih Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads