Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Komisi Ii Dpr

Bawaslu Dinilai Amburadul, Komisi II DPR: Penuh Nuansa Kepentingan, Calon Anggota yang Lulus Dibuat Tak Lolos
Bawaslu Dinilai Amburadul, Komisi II DPR: Penuh Nuansa Kepentingan, Calon Anggota yang Lulus Dibuat Tak Lolos
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart sebut Bawaslu amburadul karena tunda umumkan anggota terpilih di kabupaten/kota. Dinilai penuh nuansa kepentingan
Nasional
Formappi Tuding Komisi II DPR Dapat Duit dari Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu
Formappi Tuding Komisi II DPR Dapat Duit dari Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu
Formappi menuding anggota Komisi II DPR RI mendapatkan sejumlah dana dari anggaran Pemilu 2024 melalui anggaran sosialisasi.
Nasional
Puan Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Belum Dibacakan karena Tunggu Antrean
Puan Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Belum Dibacakan karena Tunggu Antrean
Menurut Puan, surpres RUU Perampasan Aset belum kunjung dibacakan karena menunggu kesiapan Komisi III yang sedang membahas RUU lain.
Nasional
Junimart Girsang Minta Menteri PAN-RB Sampaikan Seluruh Data Tenaga Honorer yang Terdaftar
Junimart Girsang Minta Menteri PAN-RB Sampaikan Seluruh Data Tenaga Honorer yang Terdaftar
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut, saat ini banyak tenaga honorer daerah yang tidak terdaftar di Kementerian PAN-RB.
Nasional
Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta
Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta
Wakil Ketua Komisi II DPR RI menilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi karena parpol sebagai peserta pemilu dirugikan.
Nasional

All News

Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Nasional
Ketua Komisi II: Banyak Rumor soal Rekrutmen Komisioner di Daerah, KPU dan Bawaslu Hati-hati...

Ketua Komisi II: Banyak Rumor soal Rekrutmen Komisioner di Daerah, KPU dan Bawaslu Hati-hati...

Megapolitan
Soal Dugaan Putusan MK Bocor, Ketua Komisi II DPR Yakin 9 Hakim Konstitusi Objektif

Soal Dugaan Putusan MK Bocor, Ketua Komisi II DPR Yakin 9 Hakim Konstitusi Objektif

Megapolitan
Komisi II DPR RI Gelar Rapat dengan KPU-Bawaslu, Bahas Regulasi Kampanye dan Pemungutan Suara

Komisi II DPR RI Gelar Rapat dengan KPU-Bawaslu, Bahas Regulasi Kampanye dan Pemungutan Suara

Megapolitan
Komisi II DPR Minta KPU Tak Ubah Aturan Keterwakilan Caleg Perempuan Minimal 30 Persen

Komisi II DPR Minta KPU Tak Ubah Aturan Keterwakilan Caleg Perempuan Minimal 30 Persen

Nasional
Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Nasional
05:27
Kritik Satgas TPPU, Benny Harman Takut Mahfud MD Tak Serius Tangani Kasus Rp 349 T

Kritik Satgas TPPU, Benny Harman Takut Mahfud MD Tak Serius Tangani Kasus Rp 349 T

video
02:10
Mahfud MD Pastikan Pembentukan Satgas TPPU Beda dengan Komite TPPU

Mahfud MD Pastikan Pembentukan Satgas TPPU Beda dengan Komite TPPU

video
Anggota Komisi II: Tata Ruang IKN dan Daerah Penyangga Harus Segera Diselesaikan

Anggota Komisi II: Tata Ruang IKN dan Daerah Penyangga Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Ketua KPU Disanksi

Ketua KPU Disanksi "Peringatan Keras Terakhir", Komisi II DPR: Hati-hati, Fokus Pemilu 2024 Saja

Nasional
05:20
Apa Itu RUU Perampasan Aset yang Dibahas Bambang Pacul dan Mahfud MD?

Apa Itu RUU Perampasan Aset yang Dibahas Bambang Pacul dan Mahfud MD?

video
Ketua Komisi II: Besok Insya Allah Perppu Pemilu Disahkan Jadi UU

Ketua Komisi II: Besok Insya Allah Perppu Pemilu Disahkan Jadi UU

Nasional
Anggota DPR: Jangan Paksakan Otak Kita Berpikir Jakarta Akan Pindah ke IKN

Anggota DPR: Jangan Paksakan Otak Kita Berpikir Jakarta Akan Pindah ke IKN

Nasional
02:01
Komisi III DPR Tagih Janji Mahfud untuk Serahkan Data Rp 189 Triliun

Komisi III DPR Tagih Janji Mahfud untuk Serahkan Data Rp 189 Triliun

video
02:15
Tito Karnavian Sebut Alasan RUU Provinsi Bali Harus Disahkan

Tito Karnavian Sebut Alasan RUU Provinsi Bali Harus Disahkan

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads