Menurutnya memajukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi September 2024, bisa berimplikasi mengubah norma Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut semua pihak semestinya mengikuti ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan urgensi untuk meniadakan jabatan Gunernur. Sebelumnya, isu peniadaan gubernur disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai meminta Pilgub untuk dihapus.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengusulkan agar Mendagri Tito Karnavian mencabut surat yang mengizinkan penjabat (Pj) kepala daerah memecat atau memutasi ASN.

Komisi II DPR RI mengungkapkan alasan tidak memakai sistem voting dalam memiih anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.