Sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke Komisi ASN karena terlibat politik praktis.

"Jangan seperti mengelola warung, 'Hari ini kamu (ASN) pindah'. Enggak boleh begitu, kasihan," kata Tasdik.

Pertemuan itu membahas soal wacana pembubaran KASN. Dalam RUU ASN, ada wacana berkembang mengenai pembubaran KASN.

Surat hasil kajian tersebut tidak diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto mengatakan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Komisi ASN, sering kali pelibatan PNS dalam kampanye pasangan calon kepala daerah terjadi karena para PNS diimingi jabatan strategis.