Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Komisi Ix Dpr

DPR Tak Punya Hak Bahas Perppu Cipta Kerja, Komisi IX: Hanya Bisa Tolak atau Terima
DPR Tak Punya Hak Bahas Perppu Cipta Kerja, Komisi IX: Hanya Bisa Tolak atau Terima
Wakil Ketua Komisi IX DPR sebut legislatif tak punya hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja dengan Menaker. DPR disebut hanya bisa menolak atau menerim
Nasional
Rapat di DPR soal Perppu Ciptaker Tertutup, Krisdayanti Bilang Permintaan Menaker
Rapat di DPR soal Perppu Ciptaker Tertutup, Krisdayanti Bilang Permintaan Menaker
Menurutnya, Ida mendapatkan banyak masukan dan kritik dari para anggota Komisi IX. Pasalnya, Perppu Ciptaker disahkan saat masa reses DPR.
Nasional
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Vaksin Covid-19 Anak Usia 6 Bulan-11 Tahun Gratis
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Vaksin Covid-19 Anak Usia 6 Bulan-11 Tahun Gratis
Ninik mengatakan, bayi dan anak-anak juga harus dilindungi dari Covid-19, salah satunya dengan mempermudah akses vaksin.
Nasional
Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pertimbangkan Pencabutan Status PPKM
Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pertimbangkan Pencabutan Status PPKM
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay bilang, rencana pemerintah untuk mencabut PPKM itu sangat bisa dimengerti.
Whats New
Anggota Komisi IX Saleh P Daulay Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Gagal Ginjal Akut dan Perbaiki Sistem Pengawasan Obat
Anggota Komisi IX Saleh P Daulay Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Gagal Ginjal Akut dan Perbaiki Sistem Pengawasan Obat
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh P Daulay mendorong pemerintah mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak.
Nasional

All News

Pimpinan Komisi IX Sebut BPOM Akan Diawasi

Pimpinan Komisi IX Sebut BPOM Akan Diawasi "PNS Khusus" dalam Menjalankan Tugas

Nasional
Kebut RUU POM, DPR Ingin Pastikan BPOM Bisa Awasi Makanan, Kosmetik, hingga Obat Tradisional

Kebut RUU POM, DPR Ingin Pastikan BPOM Bisa Awasi Makanan, Kosmetik, hingga Obat Tradisional

Nasional
Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Teliti Penyebab Gagal Ginjal Akut Selain karena Obat Sirup

Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Teliti Penyebab Gagal Ginjal Akut Selain karena Obat Sirup

Regional
Ketua Komisi IX DPR: Langgar Produksi Obat-obatan, Ancaman Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 2 M

Ketua Komisi IX DPR: Langgar Produksi Obat-obatan, Ancaman Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 2 M

Nasional
Penyebab Gagal Ginjal Akut Belum Jelas, Anggota Komisi IX DPR Usul Bentuk Panja

Penyebab Gagal Ginjal Akut Belum Jelas, Anggota Komisi IX DPR Usul Bentuk Panja

Nasional
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Buat Layanan Pengaduan dan Pelaporan Gagal Ginjal Akut

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Buat Layanan Pengaduan dan Pelaporan Gagal Ginjal Akut

Nasional
Obat Sirup Diduga Picu Gangguan Ginjal Akut, DPR Dorong Pemerintah Cari Pihak yang Bertanggung Jawab

Obat Sirup Diduga Picu Gangguan Ginjal Akut, DPR Dorong Pemerintah Cari Pihak yang Bertanggung Jawab

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Ibu-ibu Produktif dari Sektor Industri Rokok

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Ibu-ibu Produktif dari Sektor Industri Rokok

Rilis
Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah “Tracing” dan Lakukan Tata Laksana Penanganan Cacar Monyet di Indonesia

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah “Tracing” dan Lakukan Tata Laksana Penanganan Cacar Monyet di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan 4 Hal Ini untuk Antisipasi Cacar Monyet

Pemerintah Diminta Lakukan 4 Hal Ini untuk Antisipasi Cacar Monyet

Nasional
Komisi IX Tunggu Paparan Komprehensif Kemenkes soal Riset Ganja Medis

Komisi IX Tunggu Paparan Komprehensif Kemenkes soal Riset Ganja Medis

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Minta Masyarakat Waspadai Omicron BA.2.75

Anggota Komisi IX DPR Minta Masyarakat Waspadai Omicron BA.2.75

Nasional
Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Buka Formasi CPNS dan PPPK Guru Bahasa Daerah

Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Buka Formasi CPNS dan PPPK Guru Bahasa Daerah

Regional
Pimpinan Komisi IX: Malaysia Harus Hormati Perjanjian Perekrutan Pekerja Asal Indonesia

Pimpinan Komisi IX: Malaysia Harus Hormati Perjanjian Perekrutan Pekerja Asal Indonesia

Nasional
DPR: 350.000 Tenaga Honorer BIsa Tambah Angka Pengangguran Jika Tak Ada Solusi

DPR: 350.000 Tenaga Honorer BIsa Tambah Angka Pengangguran Jika Tak Ada Solusi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads