Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Komisi Ii

Saat DPR dan Pemerintah Beda Pendapat di Dalam Revisi UU ASN
Saat DPR dan Pemerintah Beda Pendapat di Dalam Revisi UU ASN
Perbedaan pendapat itu mulai dari penghapusan KASN hingga pengangkatan tenaga honorer. Pemerintah berharap agar revisi tidak dilakukan secara drastis.
Nasional
KASN Akan Diubah Namanya agar Sesuai dengan Tugas Pengawasan
KASN Akan Diubah Namanya agar Sesuai dengan Tugas Pengawasan
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal sebut KASN akan diganti namanya agar sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan terhadap sistem meritrokasi ASN
Nasional
02:32
Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK, DPR: Harus Dimaknai Lebih
Megawati Minta Jokowi Bubarkan KPK, DPR: Harus Dimaknai Lebih
Anggota Komisi II DPR Arsul Sani merespons pemberitaan mengenai Ketua...
video
Komisi II DPR dan Pemerintah Rapat soal Revisi UU IKN, Bakal Bentuk Panja
Komisi II DPR dan Pemerintah Rapat soal Revisi UU IKN, Bakal Bentuk Panja
DPR dan Pemerintah sepakat akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk revisi UU IKN.
Nasional
Soal Rotasi di DPR, Arsul Sani: Fraksi Memandang Saya Perlu Perkuat Komisi II
Soal Rotasi di DPR, Arsul Sani: Fraksi Memandang Saya Perlu Perkuat Komisi II
"Pimpinan Fraksi PPP memandang saya perlu untuk memperkuat suara dan sudut-sudut pandang PPP di Komisi II," katanya.
Nasional

All News

PPP Geser Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR

PPP Geser Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta MPR Tak Munculkan Wacana Amendemen UUD 1945

Pimpinan Komisi II Minta MPR Tak Munculkan Wacana Amendemen UUD 1945

Nasional
Bawaslu Dinilai Amburadul, Komisi II DPR: Penuh Nuansa Kepentingan, Calon Anggota yang Lulus Dibuat Tak Lolos

Bawaslu Dinilai Amburadul, Komisi II DPR: Penuh Nuansa Kepentingan, Calon Anggota yang Lulus Dibuat Tak Lolos

Nasional
Formappi Tuding Komisi II DPR Dapat Duit dari Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu

Formappi Tuding Komisi II DPR Dapat Duit dari Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu

Nasional
Puan Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Belum Dibacakan karena Tunggu Antrean

Puan Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Belum Dibacakan karena Tunggu Antrean

Nasional
Junimart Girsang Minta Menteri PAN-RB Sampaikan Seluruh Data Tenaga Honorer yang Terdaftar

Junimart Girsang Minta Menteri PAN-RB Sampaikan Seluruh Data Tenaga Honorer yang Terdaftar

Nasional
Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta

Soal Sistem Proporsional Tertutup, Komisi II DPR: MK Harus Keluar dari Pusaran Politik yang Membabi Buta

Nasional
Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Komisi II Minta KPU-Bawaslu Hindari Cara Transaksional Saat Rekrut Anggota di Daerah

Nasional
Ketua Komisi II: Banyak Rumor soal Rekrutmen Komisioner di Daerah, KPU dan Bawaslu Hati-hati...

Ketua Komisi II: Banyak Rumor soal Rekrutmen Komisioner di Daerah, KPU dan Bawaslu Hati-hati...

Megapolitan
Soal Dugaan Putusan MK Bocor, Ketua Komisi II DPR Yakin 9 Hakim Konstitusi Objektif

Soal Dugaan Putusan MK Bocor, Ketua Komisi II DPR Yakin 9 Hakim Konstitusi Objektif

Megapolitan
Komisi II DPR RI Gelar Rapat dengan KPU-Bawaslu, Bahas Regulasi Kampanye dan Pemungutan Suara

Komisi II DPR RI Gelar Rapat dengan KPU-Bawaslu, Bahas Regulasi Kampanye dan Pemungutan Suara

Megapolitan
Komisi II DPR Minta KPU Tak Ubah Aturan Keterwakilan Caleg Perempuan Minimal 30 Persen

Komisi II DPR Minta KPU Tak Ubah Aturan Keterwakilan Caleg Perempuan Minimal 30 Persen

Nasional
Komisi II Minta Pemerintah Tidak PHK Massal Tenaga Honorer

Komisi II Minta Pemerintah Tidak PHK Massal Tenaga Honorer

Nasional
Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Nasional
KPU Tegaskan Eks Terpidana yang Diancam 5 Tahun Lebih Dilarang Jadi Caleg Sebelum Bebas 5 Tahun

KPU Tegaskan Eks Terpidana yang Diancam 5 Tahun Lebih Dilarang Jadi Caleg Sebelum Bebas 5 Tahun

Nasional
Komisi II Pertanyakan Aturan Eks Terpidana Harus Tunggu 5 Tahun Sebelum Daftar Caleg

Komisi II Pertanyakan Aturan Eks Terpidana Harus Tunggu 5 Tahun Sebelum Daftar Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads