"DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri, tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk punya kepala daerah definitif, yang akan memimpin masyarakat..,"

Anggota Komisi II DPR RI, Yasonna Laoli, menyesalkan temuan sejumlah pindaian formulir C1 yang janggal dari beberapa daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Taufik Hidayat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat edaran kepada penyelenggara pemilihan presiden di daerah untuk menjamin pilpres berjalan jujur, adil dan berintegritas. Hal ini mengingat besarnya potensi inter

Tidak seperti biasa, hampir semua anggota Komisi II yang hadir mengajukan diri untuk berbicara setelah mendengarkan pemaparan Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar meminta pemerintah dapat mencairkan dana sebesar Rp 800 miliar untuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).