Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kode Inisiatif

Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Diprediksi Akan Terus Meningkat
Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Diprediksi Akan Terus Meningkat
"Bahkan jika diperlukan pengajuan sengketa hasil di MK lebih baik diajukan secara online," ucap dia.
Nasional
Kode Inisiatif: Sudah Ada 8 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 di MK
Kode Inisiatif: Sudah Ada 8 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 di MK
Dari hasil pemanatauan, ada dua kandidat yang mengajukan sengketa untuk pilkada yang sama, serta gugatan di pilkada yang diikuti calon tunggal.
Nasional
Menurut Data Sirekap, Calon Tunggal di 3 Daerah Ini Menang Lawan Kolom Kosong
Menurut Data Sirekap, Calon Tunggal di 3 Daerah Ini Menang Lawan Kolom Kosong
Selain itu, terdapat 14 daerah yang calon tunggalnya sangat potensial menang dan berhasil mengalahkan kolom kosong.
Nasional
Kode Inisiatif: 62 Kabupaten atau Kota Berpotensi Ajukan Sengketa Pilkada ke MK
Kode Inisiatif: 62 Kabupaten atau Kota Berpotensi Ajukan Sengketa Pilkada ke MK
Sedangkan di tingkat pemilihan gubernur ada 3 daerah yang berpotensi mengajukan sengketa yakni Kalimantan Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah.
Nasional
Kode Inisiatif: Ada 48,26 Persen Pelanggaran dan Pidana Pemilu di Pilkada 2020
Kode Inisiatif: Ada 48,26 Persen Pelanggaran dan Pidana Pemilu di Pilkada 2020
Ihsan mengatakan, temuan pelanggaran dan pidana pemilu ini didominasi oleh tindakan politik uang sebanyak 66 temuan.
Nasional

All News

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
Pengamat Catat Ada 3 UU yang Dipaksakan dalam Setahun Terakhir

Pengamat Catat Ada 3 UU yang Dipaksakan dalam Setahun Terakhir

Nasional
Banyaknya Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Bertentangan dengan Tujuan Pemerintah

Banyaknya Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Bertentangan dengan Tujuan Pemerintah

Nasional
Kode Inisiatif Soroti Kecacatan Formil Pembentukan UU Cipta Kerja

Kode Inisiatif Soroti Kecacatan Formil Pembentukan UU Cipta Kerja

Nasional
Kode Inisiatif: Omnibus Law UU Cipta Kerja Cederai UU Pemda

Kode Inisiatif: Omnibus Law UU Cipta Kerja Cederai UU Pemda

Nasional
Kode Inisiatif Nilai Revisi UU Jadikan MK sebagai Kaki Tangan Penguasa

Kode Inisiatif Nilai Revisi UU Jadikan MK sebagai Kaki Tangan Penguasa

Nasional
Catatan KoDe Inisiatif soal Penghapusan Sejumlah Hak Pekerja dalam RUU Cipta Kerja

Catatan KoDe Inisiatif soal Penghapusan Sejumlah Hak Pekerja dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Batalkan Penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai Pemenang Pilpres

Putusan MA Dinilai Tak Batalkan Penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai Pemenang Pilpres

Nasional
Pilkada Ditunda hingga Desember, Pemerintah Diminta Pastikan Anggaran Cukup

Pilkada Ditunda hingga Desember, Pemerintah Diminta Pastikan Anggaran Cukup

Nasional
DPR dan Pemerintah Diminta Buka Ruang Aspirasi Bahas RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Ruang Aspirasi Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
3 Hakim MK Segera Purna Tugas, Kode Inisiatif Tekankan 2 Kriteria untuk Penggantinya

3 Hakim MK Segera Purna Tugas, Kode Inisiatif Tekankan 2 Kriteria untuk Penggantinya

Nasional
Pembentukan Undang-Undang Diminta Jangan Sampai Pragmatis

Pembentukan Undang-Undang Diminta Jangan Sampai Pragmatis

Nasional
Cegah Polemik, DPR Diminta Taat Azas Formil dalam Menyusun UU

Cegah Polemik, DPR Diminta Taat Azas Formil dalam Menyusun UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads