Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membuat juklak holding perum. Percepat pembangunan perumahan MBR.

Kewajiban membangun hunian berkembang oleh pemerintah kepada para pengembang masih menuai kontroversi.

Angka kebutuhan rumah makin tinggi, kawasan kumuh menjalar, tanah semakin mahal, si kaya makin kaya karena berinvestasi pada rumah, sedangkan si miskin kian miskin dan susah beli rumah. Inilah kondisi terkini perumahan nasional.

Kendati sudah berjalan satu bulan 15 hari, keberadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla masih menuai kritik pedas dari pengamat properti.

Untuk mengurangi angka backlog, pengembang mendorong pemerintah supaya menentukan persebaran kebutuhan rumah di seluruh Indonesia secara mendetail hingga tingkat kabupaten.